INILAHKORAN.COM | Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan tiga inovasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ke daerah lain. Tiga inovasi tersebut adalah pendapatan, tunjangan pegawai dan perizinan.
“Untuk pendapatan, Pemprov Jabar sudah menerapkan e-Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk 1-5 tahun cukup di ATM, ini mengurangi signifikan pungli," tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/10/2016).
Menurutnya, pengelolaan pendapatan Pemprov menjadi bahan replikasi KPK untuk melakukan pembinaan dan pencegahan di beberapa provinsi. Kedua, kata Iwa, KPK juga menjadikan sistem manajemen kepegawaian Pemprov terkait renumerasi pegawai yang sudah berjalan dengan lancar.
Penerapan TPP dinilai baik oleh KPK karena Pemprov Jabar berhasil melakukan penghematan juga menghapus honorarium pegawai.
”Jadi tidak ada honor lagi dalam APBD Provinsi, serta kegiatan yang tidak ada hubungan langsung dengan belanja publik,” ujarnya.
Selain itu penerapan perizinan terpadu satu pintu juga menjadi sorotan KPK. Seleama ini proses perizinan sudah berbasis akrual di BPMPT.
"Kesuksesan ketiga program ini membuat KPK meminta agar Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai narasumber workshop yang akan digelar KPK bersama gubernur 17 provinsi," katanya. [jek]
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif