Pemkab Bogor Harus Berani Ambil Keputusan

BIDIKNUSANTARA.COM | Kab. Bogor. Untuk merealisasikan rencana pembukaan jalan lintas selatan maupun lintas utara guna mengurangi kemacetan wilayah puncak tidak hanya terputus saat dilakukan survey yang sudah dilakukan akan tetapi bagaimana pada saqat Musrembang yang dilakukan di tiga kecamatan untuk menambah biaya pembangunan infrastruktur dan masyarakat terutama MAP, Formacip dan seluruh elemen yang bergabung pada kegiatan ini haruis mengawasi kegiatan musrenbang yang akan dilakukan di Kecamatan Masing-masing kecamatan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Iwan Setiawan saat menyambut rombongan usai melakukan survey jalan lingkar utara di Rukun Awi Desa Tugu Selatan, Sabtu (21/01).

Menurut Politisi Gerindra ini, pihak pihaknya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat puncak dalam rangka mendorong kebijakan pemerintah untuk membuka jalur alternatif wilayah puncak guna mengurai kemacentan jalur puncak di jalur utama menginagt jalur utama ini makin hari makin meningkat volume kendaraan yang melintas bukan hanya pada hari libut akan tetapi juga pada hari-hari biasa.

"Saya sendiri sebagai warga Cisarua sangat merasakan imbas dari kemacetan puncak, saya pribadi ketika ingin pulang banyak melintasi jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Dan makksud  saya masyarakat harus ikut mendorong kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan agar rencana pembangunan ini bisa terealisasi dan terakomodir, dorongan masyarakat ini yang sangat diperlukan hingga saya di DPRD memiliki alibi untuk ikut mendortong karena berdasarkan keinginan masyarakat,"ucapnya. 

Sejauh ini katanya, anggaran untuk 3 kecamatan ini hanya sekitar Rp. 20 Miliar pertahun dan sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang ada. Jika didalam musrenbang ini menjadikan point penting pembukaan jalan maka harus ditambah anggara untuk belanja infrastruktur. 

"Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri harus mampu mengatasi kekurangan anggaran APBD Kabupaten Bogor dengan cara mendorong anggaran dari Provinsi maupun pusat. Inilah kelemahan atas ketiadaan Wakil bupati mejadi tidak efisien penyelegaraan pemerintah karena sistim loby yang dilakukan Bupati atau Wakil Bupati kepada pemerintah baik Provinsi dan pusat akan berbeda jika hanya dilakukan oleh Sekda,"tuturnya.

Sementara Koordinator Penggalangan Koin Peduli puncak, Azet Basuni menjelaskan bahwa ide penggalangan koin peduli puncak ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat puncak tentang kondisi yang ada hingga saat ini, pemerintah hingga saat ini mengeruk keuntungan dari sektor pariwisata di wilayah puncak sementara kondisi infrastruktur yang ada tidak diperhatikan.

"Untuk pengumpulan koin puncak tetap akan dikakukan selama 7 minggu kedepan. Koin puncak ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat puncak terhadap kondisi permasalahan wilayah puncak seperti infrastruktur, one way dan sebagainya,"tegasnya.(Reporter : Hendra. Editor: Sumburi)

sumbu