INILAHKORAN.COM | Bogor. Walaupun anggaran terbatas, Bupati Bogor Nurhayanti optimis target penurunan angka kemiskinan dari 8,7 persen ke angka ke 7 persen bisa tercspai hingga tahun 2018 mendatang.
Ia mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan, banyak program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor mulai Program Keluarga Harapan (PKH), pelatihan ketrampilan kerja, pelatihan usaha di bidang peternakan, bantuan bagi diffabel hingga pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Pengentasan kemiskinan ini tidak hanya dikerjakan oleh Dinas Sosial tapi juga dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karenanya secara bertahap kita mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 7 persen," ujar Nurhayanti, Rabu, (7/6/2017).
Ia menambahkan pemberian bantuan untuk mengentaskan kemiskinan ada yang berupa pelatihan ketrampilan, hewan ternak, alat produksi, pelatihaj manajemen, pelatihan pemasaran dan juga bantuan uang non tunai.
"Untuk bantuan uang ke penerima PKH kami sudah mulai menerapkan non tunai atau melalui Anjungan Tunai Mesin (ATM). Saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memberikan Kartu keluarga Sejahtera kepada 800 kepala keluarga pra sejahtera. Mereka bisa mengambil bantuan uang ini di Bank BNI," tambahnya.
Kepala Dinas Sosial Roy E Khaerudin menjelaskan bantuan uang PKH ini sebesar Rp500 ribu pertriwulan atau Rp2 juta pertahun. Bantuan ini baru mencakupi di 32 Kecamatan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial.
"Saat ini ratusan keluarga pra sejahtera di 8 Kecamatan masih menunggu SK Menteri Sosial dan juga bantuan uangnya. Bantuan PKH ini kita batasi hingga 6 tahun dan diharapkan setelah itu tak lagi masuk dalam keluarga pra sejahtera karena perekonomiannya sudah meningkat," kata Roy E Khaerudin.
Ia menjelaskan setelah 6 tahun. Mantan PKH ini dimasukkan ke dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Bogor sudah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebanyak 2.000 kepala keluarga.
"Pengentasan kemiskinan ini berjalan terus menerus oleh beberapa Satuan Kerja peeangkat Daerah (SKPD) dan ini bukan kerja mudah karena masih banyak masyarakat yang inginnya dikasih bantuan ketimbang bekerja keras," jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi meminta dinas terkait untuk mendata ulang jumlah penerima PKH, Ia khawatir jumlah angka kemiskinan ini bertambah karena banyaknya orang yang mau mendapatkan bantuan ataupun masih ada keluarga pea sejahtera yang belum terdata.
"Jumlah keluarga pra sejahtera ini harus benar-benar selektif dan saya minta untuk didata ulang. Kategori keluarga pra sejahtera juga harus satu pendapat antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau DPRD sendiri siap untuk menganggarkan tambahan bantuan asalkan itu tidak melanggar hukum agar kita semakin cepat dalam mengurangi atau mengentaskan angka kemenangan," tandas Ade Ruhandi. [jek]
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif