Bagian Legalitas Komunitas Warga Peduli Puncak (Kowali), Edison menyesalkan adanya oknum yang menurunkan spanduk yang menyuarakan agar dihapuskannya kebijakan One Way di jalur wisata Puncak.
Padahal, spanduk ini salah satu suara rakyat yang secara legal diatur Undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Untuk itu, terkait hilangnya spanduk di wilayah Ciawi, Kowali akan membentuk Tim untuk mencari tahu pelaku pencabutan spanduk tersebut."Kami sedang bentuk tim untuk mencari tahu pelaku pencabutan spanduk suara masyarakat Puncak ini," ujar Edison kepada PAKAR, Kamis (14/7).
Tidak hanya dia, anggota Kowali lainnya, Chadiri Rusli menyesalkan jika spanduk yang dipasang warga Puncak ini hilang di wilayah Ciawi. "Kan warga Puncak berhak menyuarakan suaranya melalui spanduk itu, kok malah dihilangkan," ungkap Chaidir.
Ia menambahkan, seharusnya siapa pun yang tidak suka dengan pergerakan warga Puncak seharusnya bisa menghargai hak masyarakat saat menyuarakan suaranya meski lewat spanduk, dan ini dilakukan warga puncak untuk kenyamanan warga di jalur wisata ini. "Kami minta saling menghargai, dan suara masyarakat Puncak ini untuk kepentingan dan kemajuan Puncak," bebernya.
Sementara itu, Kepala Unit Pol-PP Ciawi, Sunarto mengaku tidak ada anak buahnya yang mencabut spanduk warga Puncak tersebut terkait penghapusan kebijakan One Way. Pencabutan spanduk yang dilakukan kecamatan harus ada perintah dari Camat dan Kasi Ekonomi, dan itu pun khusus sepanduk komersil yang tidak berizin dan telah habis masa perizinannya.
"Adanya spanduk yang hilang di Ciawi, kami tidak tahu sama sekali, dan anak buah saya tidak ada yang melakukannya," tandasnya.
Sebelumnya, spanduk sepanjang empat meter terbentang disejumlah titik di jalur wisata Puncak, Cisarua. Spanduk bertuliskan "Hapus Kebijakan Satu Arah (One Way)" ini merupakan bentuk penolakan warga atas kebijakan satu arah yang sudah diterapkan Polres Bogor sejak 30 tahun lalu. Warga menilai sistem yang diberlakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan itu sudah tidak relevan lagi diterapkan di jalur wisata tersebut.
Sunyoto, warga Kecamatan Cisarua mengaku, sistem one way yang diterapkan Polres Bogor mulai Gadog sampai Puncak Cisarua sangat merugikan, baik kerugian materil maupun in materil. "Gara-gara kebijakan tutup buka jalur, penghasilan kami semakin berkurang," ujar pria yang sehari-harinya sebagai pedagang oleh-oleh di jalur Puncak kepada PAKAR, Rabu (13/07)
Selain merugikan pedagang, lanjutnya, dampak lain yang dirasakan warga yakni, terhambatnya aktivitas mereka saat bepergian. "Kalau sudah satu arah dari atas kebawah atau ditutupnya jalur ke arah Puncak, warga Cisarua jadi korban saat pulang dari Bogor. Warga terpaksa harus menunggu sampai jalur dibuka lagi," papar Sunyoto.
Apa yang diutarakan Sunyoto sebenarnya sudah disampaikan dalam buka bersama Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi dan Kapolres Bogor, AKBP Suyudi Ario Seto di Paseban, Kecamatan Megamendung, beberapa waktu lalu.
Saat itu, 40 element masyarakat yang terdiri dari unsur Akademisi, Advokat, Ormas, Santri dan LSM yang tergabung dalam Warga Peduli Puncak (Kowali Puncak) meminta agar rekayasa Lalin ini dihapuskan. Salah satu anggota Ormas, Jon mengungkapkan, kemacetan yang terus melanda Puncak kini dirasa hingga jalur alternatif. Sebelumnya jalur alternatif ini bisa dinikmati warga lokal untuk melakukan aktivitasnya.
Namun jika sistem One Way diberlakukan, kemacetan menjandi berpindah ke jalur alternatif. "Kami merasa menjadi warga kelas dua, karena semua jalan dipenuhi kendaraan plat B Jakarta," keluhnya.
Menurutnya, sistem satu jalur yang selama ini diterapkan dinilai tidak efektif dan hanya memperparah kemacetan saja,"Kami berharap ada solusi lain selain one way,untuk mengatasi kemacetan di Puncak," ujarnya.
Ia juga memaparkan, kemacetan Puncak sudah sangat mengkawatirkan. Sudah seharusnya juga Kepolisian Resort Bogor memiliki formula ampuh yang tidak hanya mengandalkan sistem satu arah. Karena menurutnya, sistem satu arah ini malah menambah kemacetan mulai dari Gadog hingga Cisarua. "Selama ini masyarakat Puncak khususnya sangat dirugikan dengan kemacetan yang hampir setiap hari terjadi, dan sekarang puncak ini punya julukan baru sebagai wisata macet," ungkapnya. (yus)
Posting Komentar
Mohon berkomentar yang tidak menyinggung SARA. Mari bangun komentar yang konstruktif