Bupati Bogor Minta Dispenda Tingkatan PAD

BERITABOGOR.COM | Dalam mewujudkan penciri ke 20 adalah tercapainya pendapatan asli daerah termasuk tertinggi di indonesia, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mengadakan bimbingan teknis (Bintek) dalam penerapan sistem pelaporan akuntansi berbasis akrual dalam pemungutan pajak daerah, karena pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber pendapatan yang dikelola sendiri.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti berkesempatan membuka bintek tersebut mengatakan Dispenda harus lebih serius dan lebih giat melakukan penggalian potensi dari sepuluh jenis dari sepuluh jenis pajak daerah, termasuk lebih giat melakukan koordinasi dengan OPD penghasil pendapatan daerah lainnya dalam mengkoordinir percepatan target PAD.

"Kegiatan ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah harus menjadi prioritas, saya melihat masih ada objek pajak yang belum optimal pemungutannya,misalkan saja bisnis properti yang semakin menggeliat, ditunjukkan dengan banyaknya pembangunan perumahan, tentu itu dapat menjadi bahan ekstensifikasi BPHTB dan pajak bumi dan bangunan,"katanya saat sambutan di Hotel Grand Ussu Kamis, (7/4/2016).

Pada sisi lain, Nurhayanti menjelaskan sosialisasi yang terus menerus secara berkesinambungan harus dilakukan oleh Dispenda, mengingat masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajibanya membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah, disamping terdapat juga perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah yang harus disampaikan kepada wajib pajak. "Pemanfaatan teknologi informasi yang tidak dapat kita pungkiri sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, maka kegiatan pemungutan pajak juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kemajuan teknologi. Untuk memberikan kemudahan pelayanan serta transparasi dalam pemungutan pajak, Dispenda harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya informasi untuk kepentingan pemungutan daerah,."Tambahnya.

Nurhayanti juga berharap agar Bintek tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, karena pemungutan pajak daerah membutuhkan aparay yang handal dan memiliki kompetensi khusus, integritas, jujur dan memiliki motivasi kerja yang kuat. "Sebagus apapun program yang dibangun jika tidak di dukung oleh aparatur yang handal, maka program tidak akan bisa berjalan dengan baik,"pungkasnya. (Sunyoto)

sumber